Menjaga Hutan atau Mengejar Profit: Polemik Kasus PT Musim Mas

Oleh : Anggi Novitha
Prodi : Ilmu Hukum UNPAM Serang
Dosen Pengampu : Dede Murofikoh, S.H., M.H.

OPINI – Kasus dugaan perusakan lingkungan yang melibatkan PT Musim Mas di Pelalawan, Riau, kembali membuka perdebatan lama mengenai batas antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Di satu sisi, industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia melalui investasi, lapangan kerja, dan ekspor. Namun di sisi lain, aktivitas perkebunan yang tidak memperhatikan aturan lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem yang dampaknya jauh lebih besar dan berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut saya, persoalan utama dalam kasus ini bukanlah keberadaan industri sawit itu sendiri, melainkan bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Jika dugaan perusakan kawasan hutan dan sempadan sungai terbukti benar, maka tindakan tersebut menunjukkan bahwa orientasi keuntungan telah mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Padahal, keberhasilan sebuah perusahaan seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya profit yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Hutan dan kawasan penyangga sungai memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Kawasan tersebut berperan menjaga kualitas air, mencegah erosi, mengurangi risiko banjir, serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Ketika kawasan ini rusak akibat aktivitas manusia, kerugiannya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Ironisnya, keuntungan ekonomi dari eksploitasi lingkungan sering kali hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara dampak negatifnya ditanggung oleh masyarakat luas.

Kasus PT Musim Mas juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum terhadap korporasi. Selama ini, masyarakat sering menilai bahwa perusahaan besar cenderung lebih sulit disentuh hukum dibandingkan pelaku perorangan. Oleh karena itu, proses hukum yang transparan dan adil sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa setiap pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jika terbukti bersalah, perusahaan harus bertanggung jawab tidak hanya melalui sanksi hukum, tetapi juga melalui upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Secara hukum, kasus ini dapat dikaitkan dengan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan yang dilakukan atas nama perusahaan. Jika terbukti terjadi pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah, maka ketentuan dalam Pasal 50 dan Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Pasal 17 dan Pasal 92 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga dapat diterapkan.

Selain itu, pemerintah perlu menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan lingkungan. Kerusakan alam dalam skala besar umumnya tidak terjadi dalam waktu singkat. Karena itu, pengawasan yang efektif, audit lingkungan yang berkala, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan perlu diperkuat agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.

Pada akhirnya, polemik antara menjaga hutan dan mengejar profit seharusnya tidak menjadi pilihan yang saling bertentangan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan justru menuntut keduanya berjalan bersama. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan tanpa harus merusak lingkungan apabila menjalankan usaha sesuai aturan dan prinsip keberlanjutan. Sebab, keuntungan ekonomi dapat dicari kembali, tetapi hutan yang rusak dan ekosistem yang hilang sering kali membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dipulihkan. Oleh karena itu, menjaga hutan bukanlah penghambat pembangunan, melainkan investasi bagi masa depan yang lebih berkelanjutan.