Kesehatan Kota Serang : Antara Harapan dan Realita

Oleh : Mahrifat
Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan
Universitas Pamulang Kampus Serang

OPINI , lexbanten.com – Kota Serang sebagai ibu kota provinsi Banten seharusnya menjadi barometer kualitas pelayanan kesehatan di wilayah ini. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan jurang yang masih lebar antara harapan masyarakat dan kenyataan pelayanan yang diterima.

Fasilitas kesehatan di Kota Serang memang tampak memadai di atas kertas. Terdapat RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo sebagai rumah sakit rujukan utama, ditambah beberapa puskesmas dan klinik swasta yang tersebar di berbagai kecamatan. Namun masalah utama bukan pada kuantitas fasilitas, melainkan pada kualitas dan kesetaraan akses.

Warga di kelurahan-kelurahan pinggiran seperti Kasemen dan Curug masih harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang memadai. Ketimpangan distribusi ini mencerminkan paradigma pembangunan perkotaan yang masih berpusat pada pusat kota.

Sistem rujukan yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan berjenjang sering macet di praktiknya. Pasien dari puskesmas harus mengantre berjam-jam, bahkan berhari-hari, untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, waktu adalah nyawa. Ketika birokrasi mengalahkan urgensi medis, masyarakat yang paling rentan menjadi korban pertama.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan seharusnya menjadi tameng perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun di Serang, masih banyak warga yang belum tercakup atau bahkan yang sudah terdaftar mengalami kesulitan memanfaatkan haknya. Kasus-kasus pasien yang ditolak atau dipersulit administrasi di rumah sakit bukan lagi sekadar rumor. Ini adalah realitas yang dialami warga ketika sistem klaim rumit bertabrakan dengan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat administrasi.

Tenaga kesehatan di Kota Serang menghadapi dilema klasik: beban kerja tinggi dengan kompensasi yang tidak sebanding. Dokter spesialis masih terpusat di rumah sakit besar, sementara puskesmas kesulitan menarik dan mempertahankan tenaga medis berkualitas. Akibatnya, warga sering terpaksa merujuk diri ke Jakarta atau Tangerang untuk penyakit yang sebenarnya bisa ditangani di tingkat lokal. Ini bukan hanya soal ketidaknyamanan, tetapi soal biaya ekonomi dan sosial yang harus ditanggung keluarga.

Yang paling mengkhawatirkan adalah kualitas pelayanan yang tidak merata. Warga dengan kemampuan finansial lebih baik bisa mengakses layanan swasta dengan waktu tunggu lebih singkat dan fasilitas lebih nyaman. Sementara mayoritas bergantung pada pelayanan publik yang seringkali penuh sesak dan personal. Dualisme ini menciptakan stigma: pelayanan publik identik dengan kualitas rendah, sementara pelayanan privat menjadi simbol status. Padahal prinsip dasar kesehatan adalah hak universal, bukan komoditas yang bisa dibeli.

Pemerintah Kota Serang perlu menyadari bahwa investasi kesehatan bukan beban fiskal, melainkan investasi modal manusia. Revitalisasi puskesmas di wilayah terpencil, penambahan tenaga medis dengan skema insentif khusus, dan digitalisasi sistem rujukan adalah langkah konkret yang bisa segera dilakukan. Tanpa perbaikan sistemik, kemajuan pembangunan fisik kota Serang hanya akan menjadi fasad megah yang menutupi kerapuhan fundamental di sektor yang paling menentukan kualitas hidup warganya: kesehatan