Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasca Berlakunya UU PDP: Antara Harapan dan Realitas Implementasi

Oleh : Reza Alfian Hidayat
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum
Unpam Serang

OPINI – Ketika data pribadi jutaan warga negara dapat berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemiliknya, ada yang perlu dievaluasi dari cara negara melindungi hak-hak fundamental warganya di era digital. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban kebocoran data tanpa pernah mengetahui siapa yang bertanggung jawab, apalagi mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami. Dalam situasi seperti ini, persoalan perlindungan data pribadi tidak lagi sekadar menjadi urusan teknis atau korporasi, melainkan persoalan kemanusiaan dan kedaulatan individu yang menyangkut hak dasar setiap warga negara.

Setiap kali kasus kebocoran data muncul ke publik, perhatian masyarakat biasanya tertuju pada perusahaan atau lembaga yang lalai dan respons pemerintah terhadap insiden tersebut. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu perjuangan subjek data untuk mendapatkan kejelasan, pertanggungjawaban, dan pemulihan atas hak-haknya yang telah dilanggar.

Banyak korban kebocoran data justru tidak menyadari bahwa data mereka telah disalahgunakan hingga kerugian nyata telah terjadi. Karena itu, persoalan perlindungan data pribadi bukan hanya tentang menghukum pihak yang lalai, tetapi juga tentang sejauh mana negara mampu menjamin hak setiap individu atas kendali terhadap informasi pribadinya.

Dalam beberapa tahun terakhir, insiden kebocoran data terus menjadi persoalan serius di Indonesia. Berbagai kasus besar telah terjadi, mulai dari kebocoran data BPJS Kesehatan yang diduga memengaruhi ratusan juta peserta, hingga kebocoran data dari instansi pemerintah seperti Pusat Data Nasional. Lembaga Riset Siber Indonesia mencatat bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kebocoran data yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara. Yang lebih memprihatinkan, data yang bocor sering kali mencakup informasi sensitif seperti nomor identitas, data kesehatan, hingga informasi keuangan yang dapat disalahgunakan untuk penipuan dan kejahatan lainnya.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kebocoran data bukan insiden yang terjadi secara sporadis, melainkan masalah sistemik yang terus berulang. Bahkan, banyak insiden yang diyakini tidak pernah terungkap ke publik karena pihak yang mengalami kebocoran memilih untuk menyembunyikan kejadian tersebut demi menjaga reputasi. Akibatnya, jumlah kasus yang sebenarnya dapat jauh lebih besar dibandingkan yang tercatat dan dilaporkan secara resmi kepada masyarakat.

Dari sisi hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting karena tidak hanya mengatur kewajiban pengendali dan pemroses data, tetapi juga menjamin hak-hak subjek data seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menarik persetujuan atas penggunaan data pribadinya. Dalam pertimbangannya, UU PDP secara tegas mengakui bahwa regulasi sebelumnya belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif dan menyeluruh bagi warga negara di era digital.

Namun, menurut saya, keberadaan undang-undang saja belum cukup apabila implementasinya belum berjalan secara maksimal. Hingga saat ini, lembaga pengawas independen yang diamanatkan oleh UU PDP sebagai otoritas pelindungan data belum sepenuhnya terbentuk dan berfungsi secara efektif. Tanpa kehadiran lembaga pengawas yang kuat dan independen, sanksi administratif maupun pidana yang diatur dalam undang-undang akan sulit ditegakkan. Akibatnya, banyak pihak yang seharusnya bertanggung jawab justru dapat lolos dari pertanggungjawaban hukum.

Persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai subjek data. Tidak sedikit warga yang tanpa sadar menyetujui syarat dan ketentuan aplikasi digital yang memberikan izin luas kepada perusahaan untuk menggunakan data pribadi mereka. Padahal, persetujuan yang diberikan tanpa pemahaman yang memadai tidak dapat dianggap sebagai persetujuan yang sah dan bermakna.

Selama kondisi ini terus berlangsung, korporasi akan memiliki ruang yang luas untuk mengeksploitasi data pribadi pengguna tanpa diimbangi dengan pertanggungjawaban yang sepadan.
Karena itu, penanganan persoalan perlindungan data pribadi harus dilakukan secara menyeluruh. Penegakan hukum terhadap pelanggar memang penting, tetapi pemulihan hak-hak subjek data harus menjadi prioritas utama.

Negara perlu memastikan bahwa setiap warga yang dirugikan akibat kebocoran atau penyalahgunaan data memperoleh akses terhadap mekanisme pengaduan yang mudah, efektif, dan responsif. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelindungan data pribadi juga harus diperkuat agar setiap individu mampu mengelola dan melindungi informasi pribadinya secara mandiri.

Lingkungan pemerintahan, dunia usaha, dan ekosistem digital juga harus menjadi ruang yang bertanggung jawab terhadap data yang dipercayakan kepadanya. Banyak insiden kebocoran data tidak terungkap karena tidak ada kewajiban notifikasi yang efektif kepada subjek data yang terdampak. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka para pelanggar akan tetap bebas dari akuntabilitas dan potensi kerugian bagi masyarakat akan terus meningkat.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi UU PDP tidak dapat diukur hanya dari banyaknya sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar. Ukuran yang lebih penting adalah apakah setiap warga negara benar-benar merasakan bahwa data pribadinya terlindungi, hak-haknya dihormati, dan pemulihan tersedia ketika terjadi pelanggaran.

Selama insiden kebocoran data masih terus terjadi dan subjek data masih harus berjuang sendirian untuk menuntut haknya, maka pekerjaan rumah dalam implementasi UU PDP belum selesai. Oleh karena itu, seluruh pihak, mulai dari pemerintah, korporasi, hingga masyarakat, harus memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman, bertanggung jawab, dan menghormati hak fundamental setiap individu atas data pribadinya.