REFORMASI PERPAJAKAN INDONESIA DI ERA MODERN/DIGITAL

Oleh : Eko Ajinatomi
Prodi : Ilmu Hukum Unpam Serang
Dosen Pengampu: Dede Ika Murofikoh S.H, M.H

OPINI – Reformasi perpajakan merupakan salah satu agenda penting pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, sistem perpajakan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan pola ekonomi masyarakat, termasuk munculnya transaksi digital dan perkembangan ekonomi berbasis teknologi. Oleh karena itu, reformasi perpajakan menjadi langkah strategis yang tidak dapat dihindari guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Menurut saya, reformasi perpajakan yang saat ini dijalankan pemerintah merupakan kebijakan yang tepat. Digitalisasi layanan perpajakan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbagai layanan seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, pembayaran pajak secara daring, hingga integrasi data perpajakan mampu mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Kehadiran teknologi juga membantu mengurangi potensi kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam sistem manual.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, reformasi perpajakan juga berperan dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data yang lebih baik, pemerintah memiliki kemampuan yang lebih akurat dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, praktik penghindaran pajak dapat ditekan dan basis perpajakan dapat diperluas. Kondisi ini sangat penting mengingat pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Meskipun demikian, pelaksanaan reformasi perpajakan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya tingkat literasi perpajakan masyarakat. Tidak semua wajib pajak memahami perubahan regulasi maupun penggunaan sistem digital yang terus berkembang. Selain itu, gangguan teknis pada sistem elektronik juga dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan sosialisasi, edukasi, serta kualitas infrastruktur digital agar reformasi perpajakan dapat berjalan secara optimal.

Menurut pandangan saya, reformasi perpajakan juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Peningkatan penerimaan negara tidak boleh dilakukan dengan membebani kelompok masyarakat tertentu secara berlebihan. Sistem perpajakan yang baik adalah sistem yang mampu membagi beban pajak secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Dengan adanya rasa keadilan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak akan meningkat secara sukarela tanpa harus mengandalkan pendekatan yang bersifat represif.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan reformasi perpajakan. Masyarakat akan lebih bersedia membayar pajak apabila mereka melihat bahwa dana yang dihimpun benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan negara agar kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan semakin meningkat.

Lebih jauh lagi, reformasi perpajakan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sistem perpajakan yang modern, sederhana, dan memiliki kepastian hukum akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Pelaku usaha akan merasa lebih nyaman dalam menjalankan kegiatan bisnisnya karena prosedur administrasi menjadi lebih mudah dan transparan. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Sebagai kesimpulan, reformasi perpajakan Indonesia di era modern merupakan langkah strategis yang perlu terus dilanjutkan dan disempurnakan. Digitalisasi layanan perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan transparansi, serta penerapan prinsip keadilan menjadi kunci utama keberhasilannya. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, reformasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa depan.