Perundungan ” Bullying ” di Media Sosial

Oleh : Anita Fitri
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum
Unpam Serang

OPINI – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Media sosial menjadi sarana yang memudahkan setiap orang untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menyampaikan pendapat secara cepat tanpa batas ruang dan waktu.

Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah perundungan atau bullying yang dilakukan melalui platform digital (cyberbullying). Fenomena ini semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak yang serius bagi korban, baik dari segi psikologis, sosial, maupun hukum.

Menurut pendapat hukum, perundungan di media sosial merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar norma kesopanan dan etika bermasyarakat, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk perundungan di media sosial dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran fitnah, pelecehan verbal, ancaman, penyebaran foto atau video tanpa izin, hingga tindakan mempermalukan seseorang di ruang publik digital. Tindakan-tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, baik berupa gangguan mental, kehilangan reputasi, maupun kerugian sosial dan ekonomi.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban perundungan di media sosial dapat ditemukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui ketentuan tersebut, setiap orang dilarang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, maupun konten yang menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, pelaku perundungan yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyerang, merendahkan, atau mempermalukan orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidananya terbukti.

Selain UU ITE, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat diterapkan terhadap perbuatan perundungan yang mengandung unsur penghinaan, fitnah, atau ancaman. Bahkan, apabila korban mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil akibat tindakan tersebut, korban dapat menempuh jalur hukum perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan perlindungan yang cukup luas terhadap korban perundungan di media sosial.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan atas kehormatan dan martabatnya, serta perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan. Oleh karena itu, tindakan perundungan di media sosial merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar seseorang. Kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan atau menyerang kehormatan orang lain. Kebebasan berpendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tetap menghormati hak-hak pihak lain.

Apabila perundungan dilakukan terhadap anak, maka permasalahan tersebut menjadi lebih serius karena anak merupakan kelompok yang mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Perundungan terhadap anak melalui media sosial dapat mengganggu perkembangan psikologis, pendidikan, dan kehidupan sosial anak. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan kekerasan, termasuk kekerasan psikis terhadap anak.

Dari aspek penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional terhadap kasus-kasus perundungan di media sosial. Bukti elektronik seperti tangkapan layar (screenshot), rekaman percakapan, unggahan, komentar, maupun data digital lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Penegakan hukum yang tegas penting dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.
Meskipun demikian, penyelesaian masalah perundungan di media sosial tidak cukup hanya melalui pendekatan represif berupa pemidanaan. Upaya preventif juga sangat diperlukan melalui edukasi digital kepada masyarakat, terutama generasi muda, mengenai etika berkomunikasi di ruang siber. Literasi digital yang baik dapat membantu masyarakat memahami batas-batas kebebasan berekspresi serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan di internet.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perundungan di media sosial merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi korban melalui mekanisme hukum yang tersedia, sementara masyarakat harus menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Dengan adanya sinergi antara penegakan hukum, pendidikan, dan kesadaran masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan digital yang aman, sehat, dan menghormati martabat setiap individu.