Korupsi BTS Kominfo dan Krisis Tata Kelola Publik di Indonesia

Di Susun Oleh :
Aulia Naomi Risti – 251092100256
Atik Meilia – 251092100060
Selvi Regita Cahyani – 251092100081
Siti Saidah – 251092100286

Prodi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Pamulang Serang

OPINI,- Korupsi proyek BTS 4G Kominfo menjadi salah satu contoh nyata buruknya tata kelola administrasi publik di Indonesia. Program yang seharusnya bertujuan meningkatkan akses internet di daerah terpencil justru disalahgunakan oleh oknum pejabat dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah dan masyarakat di daerah tertinggal kehilangan hak memperoleh pelayanan publik yang layak.

Sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, kami menilai bahwa kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam teori pilihan publik, pejabat publik seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat, namun pada praktiknya masih banyak yang memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Dugaan pengaturan tender dan penguncian syarat lelang dalam proyek BTS menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip good governance.

Kasus ini juga memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga integritas dan sistem pengawasan yang kuat. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta memberikan hukuman tegas kepada pelaku korupsi agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak semakin menurun.

Sebagai generasi muda dan calon aparatur negara di masa depan, mahasiswa Administrasi Negara memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan publik harus menjadi landasan utama dalam menjalankan administrasi negara demi terciptanya pemerintahan yang adil dan bebas korupsi.