Koordinator Forum Aktivis Serang Raya: Jika Asap Protes Terus Mengepul, Berarti Ada Mesin Birokrasi yang Bermasalah

lexbanten.com – Kabupaten Serang dalam beberapa waktu terakhir terus diwarnai gelombang aksi demonstrasi dari berbagai organisasi mahasiswa. Fenomena ini tidak boleh dipandang sebagai sekadar dinamika demokrasi biasa, melainkan alarm keras yang menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.

Koordinator Forum Aktivis Serang Raya, Rifki Sukmawan, menilai bahwa banyaknya aksi yang terjadi merupakan cerminan belum optimalnya kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Serang. Menurutnya, apabila masyarakat dan mahasiswa terus turun ke jalan menyuarakan berbagai persoalan yang berulang, maka ada bagian dari sistem pemerintahan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Jika setiap hari terdengar klakson keluhan dari masyarakat dan teriakan mahasiswa di jalanan, maka jangan salahkan suara yang bising itu. Yang perlu diperiksa adalah mesin birokrasi yang berada di balik kemudi. Sebab kendaraan pemerintahan tidak mungkin berjalan mulus jika penggeraknya kehilangan arah, tegas Rifki Sukmawan.

Rifki menjelaskan bahwa selain Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemegang mandat politik rakyat, terdapat peran Sekretaris Daerah (Sekda) yang menjadi motor penggerak birokrasi, pengendali koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus nahkoda administrasi pemerintahan sehari-hari.

Menurutnya, jika berbagai persoalan terus bermunculan hingga memicu aksi mahasiswa dari berbagai organisasi, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas kepemimpinan birokrasi yang berada di bawah kendali Sekda.

“Jangan sampai Sekda hanya menjadi penumpang yang menikmati fasilitas kendaraan pemerintahan, tetapi tidak mampu mengendalikan laju birokrasi. Ketika kapal terus dihantam gelombang dan awak kapal saling kebingungan, maka yang pertama kali dipertanyakan adalah kemampuan nahkodanya,” ujarnya.

Rifki menambahkan bahwa seorang Sekda seharusnya mampu menerjemahkan visi dan misi Bupati menjadi kerja birokrasi yang terukur, responsif terhadap kritik, serta mampu meredam berbagai persoalan sebelum berkembang menjadi konflik publik.

“Banyaknya demonstrasi dari berbagai elemen mahasiswa adalah rapor merah yang tidak bisa ditutupi dengan pencitraan. Ini menandakan adanya komunikasi yang buruk, koordinasi yang lemah, atau bahkan ketidakmampuan birokrasi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Jika motor penggerak pembangunan tidak bergerak, maka yang terjadi hanyalah kebisingan tanpa arah dan pembangunan yang berjalan tersendat-sendat,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Forum Aktivis Serang Raya meminta Bupati Kabupaten Serang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretaris Daerah. Evaluasi tersebut perlu dilakukan secara objektif berdasarkan capaian kerja, efektivitas koordinasi birokrasi, serta kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan.

“Jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, tetapi jantung birokrasi daerah. Jika jantungnya lemah, maka seluruh organ pemerintahan akan terganggu. Apabila evaluasi menunjukkan tidak adanya kemampuan untuk memperbaiki keadaan, maka pergantian Sekda merupakan langkah yang wajar demi menyelamatkan efektivitas pemerintahan Kabupaten Serang ke depan,” tutup Rifki Sukmawan.