Wacana Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Korupsi: Mungkinkah?

Oleh: muhammad fadhlan syihab
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum
MK: Pengantar ilmu hukum
Dosen pengampu: Gilang ramadhan S.H.,M.Kn.
Universitas Pamulang Kampus Serang

OPINI, lexbanten.com – Wacana penerapan restorative justice (RJ) pada tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia memicu perdebatan sengit. Di satu sisi, RJ menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Di sisi lain, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat secara luas, sehingga penerapan RJ dianggap kontroversial.

Argumen Mendukung Penerapan RJ pada Tipikor

Pihak yang mendukung penerapan RJ pada tipikor berpendapat bahwa pendekatan ini dapat mempercepat pengembalian kerugian negara. Melalui mediasi dan kesepakatan antara pelaku, korban (negara), dan pihak terkait, aset yang dikorupsi dapat segera dikembalikan tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Selain itu, RJ juga dapat memberikan efek jera yang lebih efektif jika pelaku bersedia mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Argumen Menentang Penerapan RJ pada Tipikor

Namun, banyak pihak yang menentang penerapan RJ pada tipikor. Mereka berpendapat bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat serius dan berdampak luas, sehingga pelaku harus dihukum seberat-beratnya sebagai bentuk efek jera bagi pelaku lain. Penerapan RJ pada tipikor dianggap dapat merusak citra hukum dan keadilan di mata masyarakat, serta memberikan kesan bahwa korupsi dapat “dinegosiasikan”.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penerapan RJ pada tipikor dapat membuka celah bagi praktik korupsi yang lebih besar. Pelaku korupsi dapat menggunakan RJ sebagai cara untuk menghindari hukuman berat dengan hanya mengembalikan sebagian kecil dari kerugian negara. Hal ini tentu akan merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan dan Pertimbangan

Penerapan RJ pada tipikor juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah menentukan kriteria dan batasan yang jelas mengenai jenis-jenis tipikor yang dapat diselesaikan melalui RJ. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa proses RJ berjalan transparan dan akuntabel, serta tidak ada praktik korupsi yang terselubung.

Kesimpulannya Wacana penerapan RJ pada tipikor adalah isu yang kompleks dan kontroversial. Meskipun RJ menawarkan potensi untuk mempercepat pengembalian kerugian negara, namun ada kekhawatiran bahwa penerapan RJ dapat merusak citra hukum dan keadilan, serta membuka celah bagi praktik korupsi yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam dan komprehensif sebelum memutuskan untuk menerapkan RJ pada tipikor. Penerapan RJ pada tipikor hanya dapat dipertimbangkan jika ada jaminan bahwa prosesnya transparan, akuntabel, dan tidak merugikan kepentingan negara dan masyarakat.