Mendorong Kepatuhan Pajak Melalui Kebijakan Yang Lebih Humanis

Oleh, Salsabila Rahma
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang-Serang

OPINI, lexbanten.com – Kepatuhan pajak masih menjadi tantangan besar dalam system perpajakan di Indonesia. Banyak wajib pajak yang sebenarnya ingin taat, tetapi terkendala oleh system yang dianggap rumit, kurangnya pemahaman, serta beban ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan fiscal mereka.

Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan perpajakan yang terlalu administrative dan berorientasi pada sanksi tidak lagi cukup untuk mendorong kesadaran masyarakat. Selain itu, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa pemerintah kurang memberikan ruang dialog dan pemahaman yang cukup mengenai manfaat pajak bagi kehidupan sehari-hari.

Akibatnya, muncul jarak emosional antar wajib pajak dan negara, yang membuat kepatuhan pajak belum tumbuh secara sukarela. Kondisi inilah yang menuntut hadirnya kebijakan perpajakan yang lebih humanis, agar masyarakat merasa diperhatikan dan dihargai dalam menjalankan kewajibannya.

Saya berpendapat bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih humanis, yaitu kebijakan yang tidak hanya menekankan kewajiaban dan sanksi, tetapi juga memahami kondisi social ekonomi wajib pajak, memberikan kemudahan serta membangun komunikasi yang lebih transparan antara negara dan masyarakat.

Pendekatan ini penting agar kepatuhan tidak tercipta karena keterpaksaan, melainkan tumbuh dari keasadaran dan rasa percaya kepada pemerintah. Dengan cara tersebut, kebijakan perpajakan tidak lagi dipahami sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa mereka hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pihak yang mampu memberikan solusi dan empati terhadap tantangan yang dihadapi wajib pajak.

Salah satu alasan rendahnya kepatuhan pajak adalah karena masih banyak wajib pajak yang merasa terbebani oleh rumitnya prosedur administrasi dan kurangnya pemahaman tentang kewajiban mereka. Bagi sebagian masyarakat, pajak bukan sekedar hitungan angka, tetapi juga soal kepercayaan.

Ketika system dianggap tidak ramah, informasi sulit diakses, atau pelayanan dirasa kaku, maka muncul rasa enggan untuk terlibat. Kondisi ini yang membuat masyarakat lebih memilih menghindar daripada berpartisipasi aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Selain itu, ketidakpastian mengenai pelaksanaan aturan perpajakan sering membuat wajib pajak merasa khawatir akan kesalahan administratif yang sebenarnya tidak disengaja. Kurangnya pendampingan yang memadai juga menimbulkan kesan bahwa system perpajakan hanya mengutamakan penindakan, bukan pembinaan.

Situasi seperti ini semakin memperlebar jarak antara masyarakat dan otoritas pajak, sehingga kepatuhan yang seharusnya tumbuh secara sukarela justru menjadi sulit tercipta. Tidak jarang pula wajib pajak merasa bahwa perubahan regulasi dilakukan terlalu cepat tanpa sosialisasi yang memadai, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.

Ketika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak berjalan efektif, rasa cemas dan ketidakpercayaan pun semakin meningkat, menghambat terciptanya kepatuhan pajak yang berbasis kesadaran. Selain itu, pengalaman masa lalu terkait pelayanan pajak yang dianggap kaku dan kurang responsive membuat sebagian wajib pajak merasa ragu untuk berinteraksi kembali dengan system perpajakan.

Persepsi negative yang terbentuk ini sering kali diwariskan dari mulut ke mulut, sehingga memperkuat stigma bahwa urusan pajak identic dengan kerumitan dan risiko. Faktor-faktor psikologis inilah yang turut memperlambat tumbuhnya kepatuhan pajak yang bersifat sukarela.

Kebijakan yang lebih humanis dapat menjadi jalan tengah untuk meningkatkan kepatuhan tanpa menambah tekanan bagi masyarakat. Pendekatan ini terlihat dari upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan, seperti penyederhanaan proses pelaporan melalui system digital, pengurangan tarif bagi pelaku UMKM, serta program relaksasi denda bagi wajib pajak yang terlambat memenuhi kewajibannya.

Dengan kebijakan yang lebih memahami kondisi nyata masyarakat, pemerintah tidak hanya memberi ruang bernapas, tetapi juga membangun hubungan yang lebih positif antara negara dan wajib pajak. Langkah-langkah tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah mulai beralih dari pendekatan yang semata-mata bersifat koersif menuju pendekatan yang lebih persuasive dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketika wajib pajak merasa dipermudah dan tidak lagi dibebani prosedur yang menyulitkan, mereka cenderung lebih terbuka untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, kebijakan yang bersifat edukatif dan informatif turut membantu menciptakan pemahaman baru bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tetapi investasi bersama untuk keberlanjutan pembangunan negara.

Pada akhirnya, mendorong kepatuhan pajak tidak cukup hanya dengan menekankan kewajiban dan sanksi, tetapi harus dibangun melalui kebijakan yang lebih humanis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Ketika pemerintah mampu menghadirkan system perpajakan yang sederhana, adil, dan memahami kondisi wajib pajak, maka kepercayaan public akan meningkat.

Dari kepercayaan itulah kepatuhan sukarela akan tumbuh. Dengan pendekatan yang lebih ramah dan inklusif, kebijakan perpajakan tidak hanya menjadi instrument penerimaan negara, tetapi juga menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarkat.