Maraknya Penipuan Masuk Akpol dan Krisis Kepercayaan terhadap Sistem Rekrutmen Polri

Oleh : Rafiqo Aditya Pratama
Nim : 241090250047
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum
MK : Pendidikan Pancasila
Dosen Pengampu : Arafatus Syahidah,S.H,.M.H
Universitas Pamulang Kampus Serang

OPINI, lexbanten.com – Kasus penipuan yang berkedok “jalur cepat” atau “jalur belakang” untuk masuk Akademi Kepolisian (Akpol) kembali menjadi sorotan publik. Fenomena ini tidak hanya mencoreng citra institusi kepolisian, tetapi juga mengungkap persoalan mendasar dalam tata kelola rekrutmen aparat penegak hukum di Indonesia. Opini publik berkembang dengan nada kekecewaan, dan tidak sedikit yang mempertanyakan integritas proses penerimaan anggota Polri secara keseluruhan.

Munculnya praktik penipuan masuk Akpol tidak terjadi dalam ruang hampa. Publik melihat ada dua faktor utama:

Sebagian masyarakat masih percaya bahwa masuk lembaga pendidikan prestisius seperti Akpol memerlukan “orang dalam”. Keyakinan salah kaprah inilah yang dimanfaatkan pelaku penipuan untuk menawarkan iming-iming “bisa meluluskan dengan biaya tertentu”. Meski Polri mengklaim seleksi dilakukan secara BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis), opini publik menunjukkan bahwa kepercayaan itu belum merata. Keraguan dalam transparansi memberi ruang bagi oknum eksternal maupun internal yang menyalahgunakan situasi tersebut.

Kasus penipuan ini bukan sekadar masalah pidana biasa; ia memiliki implikasi sosial yang serius.
• Merosotnya kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
Ketika nama “Akpol” digunakan sebagai alat penipuan, publik cenderung menyalahkan institusi, bukan hanya pelakunya.
• Menurunnya kualitas rekrutmen berbasis meritokrasi.
Adanya “persepsi” bahwa uang bisa mengalahkan prestasi membuat calon-calon yang sebenarnya kompeten merasa tidak perlu mencoba.
• Munculnya ketidakadilan sosial.
Korban penipuan biasanya berasal dari keluarga dengan harapan besar terhadap masa depan anaknya. Kerugian bukan hanya finansial, tetapi juga mental dan masa depan.

Dari perspektif etik dan hukum, kasus penipuan masuk Akpol mencerminkan adanya kontradiksi antara nilai-nilai integritas yang dijunjung Polri dan realitas sosial yang berkembang.
• Secara hukum, tindakan ini jelas merupakan tindak pidana penipuan.
• Secara etika, penggunaan nama institusi negara untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran moral yang serius.
• Secara kelembagaan, Polri perlu meninjau apakah ada oknum di dalamnya yang turut memberi legitimasi terselubung pada modus-modus tersebut.

Opini publik menuntut langkah-langkah konkret, bukan sekadar imbauan. Beberapa rekomendasi yang banyak disuarakan antara lain:

Publik ingin proses seleksi yang dapat dipantau secara terbuka, mulai dari tahapan administrasi hingga pengumuman kelulusan. Jika ada oknum Polri yang terlibat, penindakannya harus tegas agar publik melihat institusi bertindak konsisten dengan aturan internalnya. Polri perlu lebih aktif menyosialisasikan bahwa “tidak ada jalur khusus”, dan bahwa setiap penawaran “bisa meluluskan” adalah bentuk penipuan. Pelibatan lembaga independen seperti Ombudsman atau Kompolnas dapat meningkatkan kredibilitas rekrutmen.

Kasus penipuan masuk Akpol adalah peringatan keras bahwa rekrutmen aparat penegak hukum harus bebas dari praktik manipulatif dalam bentuk apa pun. Integritas anggota Polri berawal dari proses seleksi yang bersih. Bila sejak awal proses masuknya sudah tercemar praktik ilegal, maka bagaimana publik bisa berharap pada integritas aparat penegak hukum di lapangan? Oleh karena itu, Polri dituntut untuk bukan hanya memberantas pelaku penipuan, tetapi juga menata ulang kepercayaan publik. Integritas bukan hanya slogan, tetapi harus menjadi nilai yang dibuktikan melalui tindakan nyata.