Ketidaktepatan Sasaran Anggaran Desa Sebagai Penghambat Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh : Hapid
Nim : 241092250044
MK : B. Indonesia
Dosen Pengampu : Thea Umbarasari S.Pd., M.Pd.
Mahasiswa Prodi ilmu Pemerintahan
Universitas Pamulang Kampus Serang

OPINI, lexbanten.com – Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakatnya sendiri. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan ini adalah penyaluran anggaran desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit desa yang mengalami permasalahan serius terkait ketidaktepatan sasaran penggunaan anggaran desa terhadap program-program yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan desa itu sendiri. Kondisi ini tidak hanya menghambat kemajuan desa, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik.

Anggaran desa pada dasarnya dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat desa. Program pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan utama dari alokasi anggaran tersebut. Sayangnya, dalam banyak kasus, anggaran desa justru digunakan untuk kegiatan yang kurang relevan, tidak mendesak, atau bahkan tidak memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ketidaktepatan sasaran ini sering kali terlihat dari pembangunan fisik yang tidak sesuai kebutuhan, program pelatihan yang tidak berkelanjutan, hingga pengeluaran administratif yang berlebihan.

Salah satu penyebab utama ketidaktepatan sasaran anggaran desa adalah lemahnya perencanaan pembangunan desa. Idealnya, perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, musyawarah desa sering kali hanya bersifat formalitas. Aspirasi masyarakat tidak benar-benar diakomodasi, dan keputusan program lebih banyak ditentukan oleh elite desa atau pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi maupun kelompok. Akibatnya, program yang dijalankan tidak mencerminkan kebutuhan mayoritas warga desa.

Selain perencanaan yang lemah, kapasitas aparatur desa juga menjadi faktor krusial. Tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan anggaran, penyusunan program, maupun evaluasi kegiatan. Minimnya pemahaman tentang tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel menyebabkan anggaran mudah disalahgunakan atau dialokasikan secara tidak efektif. Dalam beberapa kasus, aparatur desa cenderung memilih program yang mudah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara administratif, meskipun dampaknya bagi masyarakat sangat terbatas.

Ketidaktepatan sasaran anggaran desa juga tidak dapat dilepaskan dari lemahnya pengawasan. Meskipun secara normatif terdapat mekanisme pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, hingga aparat pengawas internal pemerintah, pelaksanaannya sering kali tidak optimal. Pengawasan yang bersifat administratif tanpa menyentuh substansi program membuat penyimpangan dan ketidakefektifan penggunaan anggaran luput dari perhatian. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengawasan justru terjebak dalam praktik kompromi yang mengabaikan kepentingan masyarakat.

Dampak dari anggaran desa yang tidak tepat sasaran sangat luas dan kompleks. Pertama, pembangunan desa menjadi tidak berkelanjutan. Program yang tidak dirancang berdasarkan kebutuhan nyata cenderung tidak memiliki dampak jangka panjang. Contohnya, pembangunan infrastruktur yang tidak didukung dengan perencanaan pemeliharaan hanya akan menghasilkan bangunan yang cepat rusak dan tidak termanfaatkan secara optimal. Kedua, pemberdayaan masyarakat menjadi slogan kosong. Program pelatihan atau bantuan ekonomi yang tidak sesuai dengan potensi lokal hanya akan menghabiskan anggaran tanpa meningkatkan kemandirian masyarakat.

Selain itu, ketidaktepatan sasaran anggaran desa juga berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan sosial di desa. Program yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, seperti kerabat aparat desa atau pihak yang memiliki kedekatan politik, akan memperlebar jurang antara masyarakat yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan mereka yang terpinggirkan. Kondisi ini dapat memicu konflik sosial, menurunkan solidaritas warga, serta merusak kohesi sosial yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat desa.

Dari sisi kepercayaan publik, penggunaan anggaran desa yang tidak tepat sasaran dapat menurunkan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Ketika warga melihat bahwa anggaran yang besar tidak membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka, muncul rasa apatis dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pun menurun, karena mereka merasa aspirasinya tidak didengar dan keterlibatannya tidak membawa manfaat nyata. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan demokrasi desa dan menghambat proses pembangunan partisipatif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Pertama, perencanaan pembangunan desa harus benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Musyawarah desa harus dijadikan forum substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Pemerintah desa perlu membuka ruang dialog yang luas, transparan, dan inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kedua, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi keharusan. Pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan desa, perencanaan program, serta evaluasi kegiatan harus dilakukan secara berkelanjutan. Aparatur desa perlu dibekali pemahaman bahwa anggaran desa bukan sekadar dana yang harus dihabiskan, tetapi amanah yang harus dikelola secara efektif dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, pengawasan harus diperkuat, baik secara internal maupun eksternal. BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa harus menjalankan fungsinya secara independen dan kritis. Selain itu, peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran desa juga perlu didorong melalui transparansi informasi. Publikasi anggaran dan realisasi program secara terbuka dapat menjadi sarana kontrol sosial yang efektif.

Pada akhirnya, anggaran desa yang tepat sasaran merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan desa. Tanpa pengelolaan yang baik, anggaran yang besar justru berpotensi menjadi sumber masalah baru. Oleh karena itu, komitmen terhadap transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahap pengelolaan anggaran desa. Dengan demikian, program desa dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi, serta mewujudkan desa yang maju, adil, dan sejahtera.