Kemacetan di Jalan Tambak Kecamatan Kibin: Potret Ketidakhadiran Negara di Tengah Tagline “Serang Bahagia”

Oleh : Al Ikhwan
NIM : 241092250020
Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan
Universitas Pamulang Kampus Serang

OPINI, lexbanten.com -Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, saya memandang kemacetan lalu lintas yang terus berulang di kawasan Tambak Nikomas dan pertigaan Kibin sebagai cerminan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah dalam mengelola dampak industrialisasi. Kawasan ini bukan wilayah baru tumbuh, melainkan sudah lama dikenal sebagai pusat aktivitas industri dengan mobilitas pekerja dan kendaraan berat yang tinggi. Ironisnya, persoalan kemacetan justru terkesan dibiarkan menjadi rutinitas harian masyarakat.

Tagline “Serang Bahagia” yang kerap digaungkan Pemerintah Kabupaten Serang patut dipertanyakan relevansinya dengan kondisi nyata di lapangan. Bagaimana mungkin kebahagiaan dapat dirasakan ketika masyarakat harus terjebak antrean panjang setiap hari, menghabiskan waktu, energi, dan biaya hanya untuk berangkat atau pulang kerja? Dalam perspektif ilmu pemerintahan, kebahagiaan publik seharusnya diwujudkan melalui pelayanan dasar yang efektif, salah satunya transportasi dan manajemen lalu lintas yang tertib dan manusiawi.

Kemacetan di Tambak kecamatan Kibin bukan sekadar masalah teknis, tetapi persoalan kebijakan publik. Pertemuan arus kendaraan dari berbagai arah, jam pergantian shift industri yang tidak diatur, serta keluar-masuknya kendaraan berat tanpa pengawasan ketat menunjukkan minimnya perencanaan terpadu antara pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan aparat kepolisian lalu lintas. Pemerintah Kabupaten Serang terlihat lebih sibuk pada narasi pembangunan dan slogan, namun abai pada dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kritik juga patut diarahkan kepada Polantas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengaturan arus lalu lintas. Kehadiran petugas sering kali bersifat situasional, muncul hanya ketika kemacetan sudah parah atau saat ada sorotan publik. Padahal, titik-titik rawan tersebut membutuhkan rekayasa lalu lintas yang konsisten, pengaturan jam operasional kendaraan berat, serta koordinasi aktif dengan perusahaan industri agar jam pergantian shift tidak menumpuk pada waktu yang sama.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka slogan “Serang Bahagia” hanya akan menjadi jargon kosong yang berjarak dengan realitas warga. Pemerintah Kabupaten Serang perlu menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat, bukan hanya melalui baliho dan kampanye, tetapi lewat kebijakan konkret:
evaluasi tata ruang, pengaturan lalu lintas berbasis data, dan pengawasan tegas terhadap aktivitas industri. Tanpa itu semua, kemacetan di Tambak dan Kibin akan terus menjadi simbol kegagalan negara hadir di ruang publik, sekaligus ironi pahit di balik janji kebahagiaan.