Aspirasi Dinilai Disepelekan, Koalisi Kejam Banten Bakal Aksi Unras Besar-Besaran Pekan Depan

Serang, lexbanten.com —
Koalisi Kejam Provinsi Banten menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap Kementerian Agama (Kemenag) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten yang dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat. Rencana aksi unjuk rasa (Unras) yang sedianya digelar hari ini terpaksa dibatalkan tanpa adanya kejelasan dari pihak terkait.

Koalisi menilai Kemenag dan Perkim Banten bersikap tertutup serta menghindari mekanisme komunikasi yang telah ditempuh secara resmi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Ketidakhadiran perwakilan instansi dalam agenda tersebut semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Adi Achong selaku Danlap aksi mengaku geram atas perlakuan yang diterima pihaknya. Sejak pagi hari, massa aksi telah bersiap di lokasi, namun tidak mendapatkan penjelasan langsung dari Kemenag maupun Perkim Banten.

“Ini jelas melanggar ketentuan. Mereka paham aturan atau tidak? Aparat kepolisian bukan humas mereka. Seharusnya pihak instansi menyampaikan langsung kepada kami melalui humas atau perwakilan resmi,” tegas Achong kepada awak media.

Hal senada disampaikan Fitra, selaku Koordinator Lapangan (Korlap). Ia menilai sikap tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang memprihatinkan di Provinsi Banten.
“Rekan-rekan aktivis yang hadir hari ini merasa sangat kecewa. Ini bentuk penyepelean terhadap hak kami dalam menyampaikan pendapat di muka umum, yang jelas telah diatur dalam perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Koalisi Kejam Provinsi Banten mengaku telah melayangkan laporan ke Kejaksaan dan memastikan akan kembali mengirimkan surat pemberitahuan aksi untuk pekan depan. Aksi lanjutan tersebut direncanakan melibatkan massa dalam jumlah yang lebih besar.

“Kami akan membuka mata dan telinga mereka. Pekan depan kami agendakan aksi dengan massa yang lebih banyak, dengan lokasi di dinas terkait dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten,” tegas Fitra, yang disambut gemuruh persetujuan dari peserta aksi lainnya.

Koalisi menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk konsistensi perjuangan aktivis Kota Serang dan Provinsi Banten dalam mengawal aspirasi publik serta menjaga marwah demokrasi. *Red