Arah Kebijakan Pajak Menkeu Purbaya: Antara Ambisi Penerimaan dan Keharusan Asas Keadilan

Oleh : Anita Fitri
Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum
Universitas Pamulang kampus Serang

OPINI, lexbanten.com – Kebijakan pajak terbaru yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya menjadi salah satu isu fiskal yang paling banyak mendapat perhatian publik. Dalam berbagai pernyataannya, Menkeu Purbaya menekankan bahwa pendekatan fiskal pemerintah saat ini berfokus pada efisiensi administrasi, peningkatan kepatuhan, serta penegakan hukum bukan sekadar menaikkan tarif.

Pendekatan ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya realistis untuk menjaga stabilitas ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Namun demikian, dari perspektif hukum, terdapat sejumlah catatan kritis yang penting diperhatikan agar kebijakan pajak benar-benar adil, inklusif, dan tidak menimbulkan gejolak baru di masyarakat.

1. Asas Keadilan Pajak Belum Sepenuhnya Terjawab Kebijakan fiskal tidak boleh berdiri semata-mata pada logika penerimaan negara. Dalam negara hukum, pajak harus mencerminkan prinsip ability to pay, yakni proporsional dengan kemampuan masyarakat.

Pengenaan pajak atau cukai baru tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa analisis dampak sosial, khususnya terhadap kelompok menengah ke bawah yang masih rentan secara ekonomi. Jika pemerintah tidak berhati-hati, kebijakan yang dimaksudkan untuk memperkuat penerimaan justru berpotensi memperlebar ketimpangan.

2. Perlindungan Pelaku Usaha Kecil Harus Menjadi Prioritas Pelaku usaha mikro, kecil, dan sektor informal adalah kelompok yang paling sering terbebani oleh kebijakan fiskal yang buruk dalam perumusan. Mereka rentan bukan karena enggan membayar pajak, tetapi karena terbatasnya akses informasi, kemampuan administrasi, dan ruang bertahan di tengah persaingan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan Purbaya tidak menjerumuskan kelompok ini ke dalam beban kepatuhan yang berlebihan. Keringanan, pengecualian terbatas, atau skema perlindungan administratif harus diperkuat agar kebijakan pajak tetap mendukung pertumbuhan ekonomi akar rumput.

3. Integritas Aparat Pajak dan Bea Cukai Menjadi Penentu Keberhasilan Reformasi pajak tidak akan berarti tanpa reformasi moral pada aparat yang menjalankannya. Ketika Menkeu Purbaya mendorong optimalisasi penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan, maka integritas aparat pajak dan bea cukai adalah prasyarat mutlak.

Skandal atau perilaku koruptif sekecil apa pun akan langsung menggerus kepercayaan masyarakat. Negara tidak boleh menuntut rakyat patuh sementara sebagian aparat justru menyalahgunakan kewenangan.

4. Tantangan Kepercayaan Publik
Salah satu kritik utama yang berkembang adalah gaya komunikasi Menkeu Purbaya yang dianggap terlalu lugas, bahkan oleh sebagian pihak disebut “koboi”.

Meskipun ketegasan adalah hal baik
seorang pejabat fiskal harus mampu membangun persepsi stabil, kredibel, dan konsisten. Kebijakan pajak akan efektif hanya jika publik percaya bahwa negara mengelola keuangannya secara transparan dan hati-hati. Tanpa kepercayaan, tingkat kepatuhan pajak sulit ditingkatkan, seberapa pun baik desain kebijakannya.

5. Reformasi Administrasi Harus Dibaringi Kemudahan Kepatuhan Pemerintah mendorong reformasi administrasi melalui sistem digital, integrasi data, dan optimalisasi penegakan hukum. Langkah ini penting, tetapi harus diimbangi dengan akses yang mudah, sosialisasi yang memadai, dan prosedur yang tidak membingungkan wajib pajak. Instrumen fiskal yang agresif tanpa kesiapan birokrasi akan menimbulkan keluhan, resistensi, bahkan potensi sengketa pajak.

Penutup: Pajak Harus Menjadi Instrumen Keadilan, Bukan Sekadar Penerimaan
Kebijakan pajak Menkeu Purbaya menunjukkan ambisi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara sambil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Namun kebijakan fiskal bukan hanya soal angka—melainkan juga soal prinsip hukum, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok paling rentan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan empati kebijakan.