Arah Baru Kebijakan Perpajakan di Era Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Oleh : Fitri Magfiroh
Nim : 231090200037
Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum
Universitas Pamulang Kampus Serang

OPINI, lexbanten.com – Pelantikan Dr. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menandai babak baru dalam arah kebijakan fiskal dan perpajakan Indonesia. Meski beliau menegaskan akan melanjutkan kebijakan pendahulunya, sektor perpajakan tetap membutuhkan penyesuaian strategis mengingat tantangan ekonomi dan target pertumbuhan yang semakin ambisius.

Di sinilah pentingnya melihat bagaimana kebijakan perpajakan di bawah Menkeu Purbaya dapat menjawab kebutuhan negara secara adil, efisien, dan berkepastian hukum.

Salah satu fokus awal Menkeu Purbaya adalah optimalisasi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak tanpa menaikkan tarif secara agresif. Kebijakan ini mencerminkan prinsip fairness dalam hukum pajak: memperluas wajib pajak dan objek pajak lebih baik daripada membebani warga yang sudah patuh. Langkah ini relevan mengingat tax ratio Indonesia masih berada di angka yang rendah dibandingkan negara setara di kawasan. Perluasan basis pajak, terutama pada sektor digital, perdagangan online, dan aktivitas ekonomi informal, menjadi langkah realistis dan berkeadilan.

Menkeu Purbaya menyoroti perlunya meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dengan memperkuat sistem digital perpajakan yang telah dibangun selama dekade terakhir. Transformasi digital perpajakan bukan sekadar modernisasi administrasi, tetapi juga instrumen untuk memastikan asas kepastian hukum tercapai melalui data perpajakan yang lebih valid, transparan, dan integratif. Upaya ini sangat penting mengingat celah penghindaran pajak masih terjadi akibat lemahnya pelaporan dan tidak seragamnya data lintas lembaga.

Dari perspektif hukum pajak, arah kebijakan Menkeu Purbaya terlihat berfokus pada efisiensi pemungutan dan keadilan. Namun, pemerintah perlu berhati-hati agar langkah ekstensifikasi pajak tidak menjadi tekanan berlebihan bagi UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah. Keadilan pajak tidak sekadar memperluas objek pajak, tetapi memastikan beban pajak sebanding dengan kemampuan membayar (ability to pay principle).

Menkeu Purbaya juga perlu mempertegas arah reformasi UU HPP, terutama terkait PPN dan pengawasan pajak digital. Keberlanjutan regulasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas investasi dan memastikan para pelaku usaha memiliki prediktabilitas dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Pada akhirnya, opini saya adalah bahwa kebijakan perpajakan di era Menkeu Purbaya bergerak ke arah yang tepat memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan melalui digitalisasi, dan menjaga efisiensi penerimaan negara. Tantangannya adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut tetap berpijak pada prinsip utama hukum pajak keadilan, kepastian, dan kemudahan agar perpajakan dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

I. Perubahan Kepemimpinan dan Relevansinya terhadap Kebijakan Perpajakan

Pergantian Menteri Keuangan tidak hanya sekadar rotasi birokrasi, melainkan momentum yang berpotensi mengubah arah kebijakan fiskal dan perpajakan nasional. Dalam konteks hukum pajak, perubahan kepemimpinan harus dipandang sebagai peristiwa strategis yang menentukan bagaimana negara mengumpulkan penerimaan, menegakkan aturan, dan menempatkan pajak sebagai instrumen pembangunan. Pelantikan Dr. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 2025 membawa ekspektasi baru, terutama di tengah upaya pemerintah meningkatkan tax ratio yang selama bertahun-tahun berada di kisaran rendah.

Menariknya, Menkeu Purbaya tidak memilih strategi “mengganti arah” secara drastis. Ia justru menegaskan ingin menjaga kesinambungan reformasi yang telah berjalan, seperti implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), modernisasi sistem perpajakan digital, dan perluasan basis pajak. Dari sudut pandang hukum pajak, keputusan ini sangat rasional dan tepat. Hal ini karena karakter pajak yang melekat pada asas stabilitas regulasi: pajak bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi norma hukum yang mengikat dan menciptakan hubungan hukum antara wajib pajak dan negara.

Di dalam teori hukum pajak, terdapat tiga prinsip dasar yang mendasari mengapa kebijakan perpajakan tidak boleh berubah secara tiba-tiba:

1. Prinsip Kepastian Hukum (Legal Certainty)
   Pajak bersifat memaksa. Karena itu, wajib pajak membutuhkan regulasi yang stabil, jelas, dan tidak berubah-ubah dalam waktu singkat. Kepastian hukum ini memberikan ruang bagi wajib pajak untuk merencanakan kegiatan usahanya, melakukan perencanaan pajak yang sah (tax planning), dan menghindari konflik hukum. Dengan mempertahankan arah reformasi sebelumnya, Menkeu Purbaya memastikan bahwa UU HPP tetap menjadi fondasi utama dalam sistem perpajakan nasional, sehingga wajib pajak tidak “terkejut” dengan perubahan mendadak yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian.
2. Prinsip Keadilan (Equity)
   Hukum pajak menuntut keadilan, baik keadilan vertikal (pembayar pajak membayar sesuai kemampuan) maupun keadilan horizontal (wajib pajak dengan kondisi serupa dikenakan beban yang serupa). Perubahan kebijakan yang terlalu cepat dapat menimbulkan ketidakadilan karena tidak semua wajib pajak mampu beradaptasi dengan kecepatan yang sama. Kebijakan Purbaya yang mempertahankan struktur pajak sebelumnya, tetapi fokus pada ekstensifikasi, merupakan upaya untuk memperluas keadilan pajak—bukan menaikkan tarif bagi yang sudah patuh, tetapi merangkul mereka yang selama ini belum berkontribusi.
3. Prinsip Efisiensi Administratif
   Setiap kebijakan perpajakan baru membutuhkan biaya administrasi: sosialisasi, perubahan sistem, pelatihan pegawai pajak, serta penyesuaian di sektor usaha. Perubahan yang terlalu sering akan meningkatkan compliance cost bagi wajib pajak dan administrative cost bagi negara. Dengan melanjutkan fondasi reformasi yang ada, pemerintah dapat menjaga efisiensi sistem perpajakan dan mengarahkan tenaga pada aspek yang lebih strategis seperti digitalisasi dan integrasi data perpajakan.

Keputusan Menkeu Purbaya untuk tidak melakukan perubahan radikal ini patut diapresiasi. Namun, apresiasi tersebut tidak menutup ruang kritik. Stabilitas memang penting, tetapi efektivitas juga harus dijaga.

Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan penerimaan pajak tanpa menciptakan tekanan berlebihan kepada masyarakat—khususnya kelompok berpendapatan rendah dan pelaku UMKM yang masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dalam konteks ini arah kebijakan Purbaya yang menekankan pada ekstensifikasi dan perbaikan administrasi merupakan langkah tepat, namun harus diikuti dengan penerapan prinsip keadilan secara proporsional.

Menambah jumlah wajib pajak lebih adil daripada terus menaikkan tarif pajak. Namun ekstensifikasi harus dilakukan secara cermat agar tidak membebani sektor informal yang belum memiliki pondasi ekonomi kuat. Oleh karena itu, perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan bukan semata pergantian figur, tetapi penentu arah sistem perpajakan nasional untuk beberapa tahun ke depan.

Menkeu Purbaya membawa pendekatan yang stabil, mengutamakan keberlanjutan, namun tetap membuka ruang pembaruan yang terukur. Ini merupakan langkah yang tidak hanya mencerminkan kehati-hatian hukum, tetapi juga kesadaran bahwa pajak adalah urat nadi ekonomi yang harus dikelola dengan presisi.

II. Kebijakan Ekstensifikasi Basis Pajak
Ekstensifikasi

basis pajak merupakan salah satu fokus utama kebijakan perpajakan di era kepemimpinan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Meskipun secara garis besar kelanjutan dari reformasi perpajakan sebelumnya, langkah ini membawa aksen yang lebih tegas: memperluas jangkauan pajak tanpa menaikkan tarif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum pajak, yang menyatakan bahwa beban pajak harus didistribusikan secara proporsional di antara wajib pajak, bukan hanya bertumpu pada kelompok yang sudah patuh.

Dalam konteks Indonesia, ekstensifikasi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan struktural. Tax ratio yang belum mencapai standar ideal menjadi bukti bahwa banyak potensi penerimaan pajak belum tergarap. Karena itu, kebijakan ini dapat dipandang sebagai kombinasi antara arah baru dan kesinambungan baru dari segi intensitas, namun lanjutan dari kerangka hukum yang sudah dibangun melalui UU HPP.

1) Ekonomi Digital: Tantangan Baru dalam Perpajakan Lintas Negara
Perkembangan ekonomi digital membuka ruang ekonomi yang sangat luas, tetapi juga menciptakan celah baru dalam perpajakan. Perusahaan digital multinasional mampu memperoleh keuntungan besar di Indonesia meskipun tidak memiliki kehadiran fisik. Selama bertahun-tahun, kondisi ini menimbulkan problem keadilan: pelaku usaha domestik dikenakan pajak, sementara raksasa digital luar negeri tidak.

2) UMKM dan Sektor Informal: Antara Ekstensifikasi dan Perlindungan
Indonesia memiliki lebih dari 65 juta pelaku UMKM, namun sebagian besar masih berada di sektor informal tanpa Nomor Induk Kependudukan Usaha (NIB) maupun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ekstensifikasi UMKM tidak boleh dilihat sekadar untuk menambah penerimaan, melainkan sebagai upaya membangun struktur ekonomi nasional yang lebih formal, tertib, dan inklusif.

3) Perdagangan Online Domestik (Marketplace): Mencatat yang Tak Tercatat Perdagangan melalui marketplace dalam negeri telah menjadi bagian besar dari ekonomi nasional. Namun, selama ini banyak transaksi yang tidak tercatat sehingga menciptakan loophole perpajakan yang cukup besar. Tantangan utamanya terletak pada keterbatasan data dan sifat transaksi daring yang sangat cepat berubah.

4) Ekstensifikasi sebagai Bentuk Equality Before Tax
Dalam teori hukum pajak, asas equality before tax menyatakan bahwa semua pihak yang memperoleh penghasilan harus diperlakukan secara setara. Ekstensifikasi basis pajak adalah manifestasi prinsip tersebut.

Daripada menaikkan tarif PPN atau tarif PPh yang berisiko menambah beban masyarakat pemerintah memilih menambah jumlah wajib pajak. Secara hukum, kebijakan ini jauh lebih adil dan lebih efisien. Upaya ekstensifikasi juga memperkecil ruang penghindaran pajak, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta memastikan negara memiliki basis penerimaan yang stabil di masa mendatang.

III. Digitalisasi Perpajakan dan Kepastian Hukum

Digitalisasi perpajakan merupakan salah satu agenda paling strategis dalam kepemimpinan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Walaupun digitalisasi administrasi perpajakan telah dimulai oleh para menteri sebelumnya, di era Purbaya program ini mendapatkan perhatian khusus sebagai fondasi reformasi perpajakan jangka panjang.

Digitalisasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai program modernisasi, tetapi sebagai alat nyata untuk memperkuat prinsip-prinsip hukum pajak: kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan efisiensi. Pemerintah menyadari bahwa tantangan perpajakan saat ini sebagian besar berkaitan dengan validitas data, kecepatan transaksi, dan kompleksitas ekonomi digital. Dengan jutaan transaksi terjadi setiap detik dan maraknya aktivitas ekonomi daring, sistem perpajakan manual tidak lagi memadai. Karena itu, digitalisasi adalah langkah mutlak untuk memastikan penerimaan negara tetap optimal dalam lingkungan ekonomi yang semakin canggih dan cepat berubah.

1. Digitalisasi sebagai Instrumen Kepastian Hukum
   Dalam teori hukum pajak, asas kepastian hukum (legal certainty) menjadi salah satu asas fundamental. Kepastian hukum berarti bahwa wajib pajak harus dapat memahami aturan, menghitung pajak, dan melaporkan kewajiban dengan jelas tanpa ruang interpretasi berlebihan. Ketika administrasi pajak berbasis digital, seluruh proses dari pencatatan hingga pelaporan menjadi lebih otomatis, terukur, dan tidak bergantung pada tafsir individu petugas pajak.
2. Program Digital yang Diperkuat di Era Purbaya
   Menkeu Purbaya menekankan pentingnya melanjutkan infrastruktur digital perpajakan nasional yang telah dibangun, tetapi dengan perbaikan di sisi integrasi, kecepatan, dan keamanan. Beberapa program penting antara lain:
   a) Core Tax Administration System (CTAS) : CTAS adalah jantung transformasi perpajakan nasional. Sistem ini menggantikan berbagai aplikasi lama yang terpisah menjadi satu platform terpadu.
   b) Sistem e-Faktur terbaru memastikan setiap transaksi PPN tercatat secara otomatis. Melalui QR code dan verifikasi online, semua faktur pajak menjadi lebih transparan dan sulit dipalsukan.
   c) e-Bupot Unifikasi : sistem ini memudahkan pelaporan bukti potong PPh untuk berbagai jenis transaksi dalam satu platform. Sebelumnya pelaporan dilakukan secara terpisah–sehingga membingungkan wajib pajak.
   d) Sistem Informasi Terpadu Lintas Lembaga
   e) Integrasi data antar lembaga menjadi langkah kunci dalam penegakan hukum pajak. Pemerintah memperkuat koneksi data antara DJP dan lembaga lain seperti: perbankan, OJK, Bea Cukai, marketplace, DUKCAPIL, Kementerian/Lembaga yang terkait perizinan.
   Digitalisasi meningkatkan kualitas pembuktian dalam proses hukum. Setiap transaksi terekam otomatis, sehingga mengurangi peluang sengketa berkepanjangan. Dengan demikian, digitalisasi menjadi instrumen krusial bagi negara dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak dan menegakkan aturan hukum secara konsisten.