Menakar Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia

Oleh : Syahrul Fauzian Wiharma
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hukum
Dosen Pengampu : Gilang Ramadhan, S.H., M.Kn.
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum
Universitas Pamulang Kampus Serang

OPINI, lexbanten.com – Penerapan restorative justice (RJ) di Indonesia pada dasarnya merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana yang selama ini lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif atau pembalasan. Sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, saya memandang bahwa RJ adalah terobosan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan penyelesaian perkara secara cepat, humanis, dan berkeadilan. Namun demikian, implementasi RJ di lapangan masih menghadapi sejumlah persoalan yang harus dikritisi secara objektif.

1. Berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan
Restorative justice menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai subjek yang bersama-sama mencari penyelesaian yang memulihkan kerugian dan relasi sosial. Pendekatan ini dinilai lebih manusiawi dibanding sekadar menjatuhkan hukuman penjara.

2. Mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan penumpukan perkara
Dengan mengalihkan perkara-perkara tertentu ke jalur RJ, sistem peradilan dapat lebih efisien. Overcrowding di lembaga pemasyarakatan juga dapat dikurangi karena tidak semua kasus harus diselesaikan melalui proses persidangan.

3. Selaras dengan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia
Prinsip musyawarah, mufakat, dan penyelesaian konflik melalui lembaga adat sudah lama menjadi bagian dari budaya hukum Indonesia. RJ memperkuat nilai-nilai tersebut melalui mekanisme modern yang lebih terstruktur.

4. Memberikan kesempatan kedua bagi pelaku
Bagi pelaku tindak pidana ringan yang tidak berbahaya, RJ dapat menjadi sarana reintegrasi sosial. Pendekatan ini mencegah kriminalisasi berlebihan dan memungkinkan pelaku memperbaiki kesalahan tanpa stigma pemidanaan jangka panjang.

Kritik dan Tantangan

1. Potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum
Dalam praktiknya, terdapat kekhawatiran bahwa RJ dapat digunakan secara tidak tepat sebagai alasan penghentian perkara. Jika tidak diawasi dengan baik, mekanisme ini bisa membuka ruang negosiasi yang menyimpang dari tujuan RJ yang sebenarnya.

2. Ketimpangan posisi antara korban dan pelaku
Dalam beberapa kasus, korban dapat merasa terpaksa untuk berdamai, terutama apabila pelaku lebih kuat secara ekonomi, sosial, atau politik. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan menghilangkan esensi pemulihan yang seharusnya menjadi fokus RJ.

3. Belum adanya standar baku pelaksanaan
Hingga kini, implementasi RJ masih berbeda-beda antara Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ketidaksamaan standar operasional ini berpengaruh terhadap konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaannya di berbagai daerah.

4. Minimnya fasilitator atau mediator profesional
RJ idealnya dilakukan oleh mediator yang kompeten dan terlatih. Namun, pada kenyataannya, penyelesaian sering kali dilakukan oleh aparat tanpa pelatihan khusus, sehingga kualitas proses dan hasil RJ tidak selalu optimal.

Sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, saya berpendapat bahwa restorative justice memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis, efisien, dan sesuai perkembangan masyarakat. Kendati demikian, keberhasilan RJ sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, perlindungan hak-hak korban, peningkatan kapasitas mediator, serta penyusunan standar nasional yang jelas dan seragam. Jika tantangan tersebut dapat diatasi, restorative justice akan mampu menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih substantif di Indonesia.