Efektivitas Restorative Justice: Solusi Progresif atau Sekadar Jalan Pintas dalam Sistem Peradilan Indonesia?

Oleh : Riska Putri Anggraeni
MK : Pengantar Ilmu Hukum
Dosen pengampu: Gilang Ramadhan, S.H, M.Kn
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum
Universitas Pamulang Kampus Serang

OPINI, lexbanten.com – Restorative justice (RJ) kini semakin menonjol dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara-perkara ringan seperti pencurian kecil, pertengkaran, hingga kecelakaan lalu lintas ringan. Mekanisme ini dipandang sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien dibandingkan proses peradilan konvensional yang membutuhkan tahapan panjang dari penyidikan hingga persidangan. Namun, efektivitas RJ sebagai instrumen penyelesaian perkara masih menjadi perdebatan, terutama terkait perlindungan korban dan kualitas keadilan yang dihasilkan.

Menurut pandangan saya sebagai mahasiswa ilmu hukum, RJ cukup efektif dalam mengurangi beban pengadilan. Penyelesaian melalui mediasi penal dan kesepakatan damai antara pelaku dan korban mampu mengurangi jumlah perkara yang harus dilimpahkan ke kejaksaan maupun pengadilan. Proses ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga membuka ruang dialog yang jarang terjadi dalam sistem peradilan yang bersifat retributif. RJ menjadi terobosan yang membantu menjaga efisiensi penegakan hukum di tengah tingginya beban perkara.

Di sisi lain, RJ juga memberi manfaat signifikan bagi korban. Korban mendapatkan ruang untuk didengar, menyampaikan kebutuhan, sekaligus bernegosiasi terkait ganti rugi. Banyak korban cenderung merasa lebih puas dengan mekanisme ini karena solusi yang ditawarkan bersifat langsung, cepat, dan memberikan manfaat konkret tanpa harus menunggu proses peradilan yang berlarut-larut.

Meski demikian, potensi permasalahan tetap ada. Dalam beberapa kasus, korban dapat merasa tertekan untuk memaafkan pelaku, terutama apabila terdapat ketimpangan ekonomi, kekuasaan, atau relasi sosial. Jika tidak diawasi secara ketat, RJ berisiko menjadi “jalan pintas” yang justru merugikan korban dan mengurangi kualitas keadilan substantif. Hal ini dapat terjadi apabila penegak hukum menggunakan RJ semata-mata untuk menurunkan angka perkara tanpa mempertimbangkan kepentingan korban secara menyeluruh.

Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa penerapan RJ dilakukan secara selektif, profesional, dan proporsional. Mekanisme ini harus diterapkan hanya pada perkara yang memenuhi syarat, dengan pengawasan ketat dan fasilitator yang kompeten. Selain itu, kepentingan korban tetap harus menjadi pusat pertimbangan untuk menghindari penyalahgunaan RJ di lapangan.

Pada akhirnya, restorative justice adalah inovasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas implementasinya. Jika dilaksanakan dengan benar, RJ tidak hanya mengurangi beban pengadilan, tetapi juga memberikan bentuk keadilan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak.