Rupiah Tembus Rp18.190, Kinerja Bank Indonesia Layak Diusut

Oleh : Aditya
Fakultas : Ilmu Hukum Unpam Serang
Dosen Pengempuh : Ibu Dede Murofikoh S.H M.H

Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka Rp18.190 per dolar Amerika Serikat merupakan fenomena yang tidak dapat dianggap sebagai gejolak ekonomi biasa. Bagi masyarakat umum, angka tersebut mungkin hanya terlihat sebagai statistik keuangan yang muncul di media. Namun, bagi dunia usaha, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat luas, pelemahan rupiah memiliki dampak nyata terhadap harga barang, biaya produksi, investasi, hingga daya beli masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas kebijakan moneter yang selama ini dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas yang bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki mandat yang sangat penting dalam menjaga kestabilan mata uang nasional. Dalam berbagai kesempatan, Bank Indonesia sering menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar merupakan salah satu prioritas utama kebijakan moneternya. Oleh karena itu, ketika rupiah mengalami pelemahan yang sangat signifikan hingga mencapai level Rp18.190 per dolar AS, publik tentu berhak mempertanyakan sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah berjalan secara efektif. Kritik terhadap kinerja lembaga negara bukanlah tindakan yang bertujuan menjatuhkan institusi, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan dalam negara demokrasi.

Menurut pandangan saya sebagai mahasiswa, pelemahan rupiah yang terjadi dalam skala sebesar ini seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan ekonomi. Memang benar bahwa nilai tukar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat, kondisi geopolitik global, perlambatan ekonomi dunia, serta arus modal internasional memiliki pengaruh yang besar terhadap pergerakan mata uang negara berkembang seperti Indonesia. Akan tetapi, faktor eksternal tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi terhadap kebijakan dalam negeri. Justru kemampuan sebuah bank sentral diuji ketika menghadapi tekanan global yang kuat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia telah memiliki berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah, mulai dari intervensi di pasar valuta asing, pengelolaan suku bunga acuan, hingga koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Dengan berbagai instrumen tersebut, masyarakat tentu berharap bahwa dampak gejolak eksternal dapat diminimalkan. Namun apabila pada akhirnya rupiah tetap mengalami pelemahan yang sangat dalam, maka wajar jika muncul pertanyaan mengenai efektivitas strategi yang telah diterapkan. Apakah langkah yang diambil sudah tepat waktu? Apakah kebijakan yang dipilih benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi yang berkembang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak mendapatkan jawaban yang transparan.

Selain itu, pelemahan rupiah juga memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Harga barang impor berpotensi meningkat, biaya produksi industri menjadi lebih mahal, dan inflasi dapat mengalami tekanan tambahan. Mahasiswa yang membutuhkan buku, perangkat teknologi, atau akses terhadap layanan digital berbasis luar negeri juga dapat merasakan dampaknya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, persoalan nilai tukar bukan hanya urusan para ekonom atau pelaku pasar keuangan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam konteks tersebut, saya menilai bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bank Indonesia perlu dilakukan. Evaluasi bukan berarti langsung menyimpulkan adanya kesalahan atau kegagalan. Sebaliknya, evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh kebijakan yang ditempuh telah dilakukan secara optimal. Jika ternyata kebijakan yang diambil sudah tepat namun tetap tidak mampu menahan tekanan global, maka hasil evaluasi tersebut dapat menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat ketahanan ekonomi di masa depan. Namun jika ditemukan adanya kelemahan dalam perencanaan atau pelaksanaan kebijakan, maka perbaikan harus segera dilakukan.

Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga pengawas seperti DPR perlu menjalankan fungsi kontrolnya secara aktif. Pengawasan terhadap kebijakan moneter harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan data, bukan semata-mata pertimbangan politik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan, apa dasar pertimbangan kebijakan yang dipilih, dan bagaimana hasil yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Transparansi semacam ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Pada akhirnya, pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp18.190 per dolar AS merupakan peristiwa yang terlalu penting untuk diabaikan. Kondisi ini harus menjadi bahan refleksi bersama bagi pemerintah, Bank Indonesia, DPR, akademisi, dan masyarakat. Evaluasi yang transparan dan objektif terhadap kinerja Bank Indonesia merupakan langkah yang wajar dalam sistem demokrasi. Tujuannya bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa dan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sebab ketika nilai rupiah terus melemah, yang paling merasakan dampaknya bukanlah lembaga negara, melainkan jutaan rakyat Indonesia yang bergantung pada stabilitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Apabila dalam proses evaluasi ditemukan indikasi kelalaian, kesalahan kebijakan yang serius, atau penyalahgunaan kewenangan yang berkontribusi terhadap memburuknya kondisi ekonomi, maka proses pengusutan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, pengusutan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan analisis yang objektif, bukan sekadar asumsi atau tekanan opini publik. Prinsip akuntabilitas harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan agar hasil yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai mahasiswa, saya juga melihat bahwa persoalan pelemahan rupiah seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ketergantungan yang tinggi terhadap modal asing, impor bahan baku, dan kondisi ekonomi global membuat Indonesia rentan terhadap gejolak eksternal. Oleh karena itu, selain mengevaluasi kinerja Bank Indonesia, pemerintah juga perlu memperkuat sektor riil, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter semata.