Hukum Pidana di Indonesia: Antara Keadilan dan Penegakan Hukum

Oleh : Arya pratama
Prodi : Ilmu Hukum Unpam Serang
Dosen Pengampu: Dede Ika Murofikoh S.H, M.H

OPINI – Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Di Indonesia, hukum pidana berfungsi untuk mengatur perilaku warga negara serta memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Dengan adanya hukum pidana, diharapkan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Menurut saya, hukum pidana di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan, terutama dengan adanya pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembaruan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan dalam penegakan hukum masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Hal ini dapat terjadi karena adanya kasus-kasus yang dianggap tidak ditangani secara adil atau adanya perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, masyarakat terkadang meragukan kemampuan hukum dalam memberikan keadilan yang sesungguhnya.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas hukum pidana. Banyak pelanggaran hukum terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Menurut saya, penegakan hukum pidana yang baik tidak hanya bergantung pada beratnya sanksi yang diberikan, tetapi juga pada konsistensi, transparansi, dan profesionalitas aparat penegak hukum. Jika hukum ditegakkan secara adil tanpa membedakan status sosial, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan semakin meningkat.

Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia harus terus diperbaiki agar mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik di masa depan.